DPR Dorong Kebijakan Relaksasi Sektor Hunian Dilanjutkan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Intan Fauzi (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Intan Fauzi mendukung Relaksasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Menurut dia, perpanjangan relaksasi menjadi penting mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.

Intan menjelaskan, POJK 48 yang terbit jelang akhir tahun 2020 pertimbangannya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan perbaikan. Sehingga, POJK No 48 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19, melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus dengan menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami Komisi VI DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan," kata Intan dalam keterangan diterima, Jumat (23/6/2023).

Intan melanjukan, dorongan untuk memperpanjang kebijakan tersebut sejalan dengan kegiatan Sosialisasi bersama Mitra Kerja Komisi VI DPR RI yaitu BTN di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Diketahui, kegiatan diselenggarakan pada Jumat, 16 Juni 2023 dan melibatkan warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Rawalumbu.

Dalam sosialisasi tersebut, Intan mengakui jika peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat. Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR.

"Kenapa perlu didukung? Agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata dia.

Dia mengungkap, backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.

“Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya,” urai Intan.

2 dari 2 halaman

Apresiasi

Di sisi lain, lanjut Intan, pihaknya mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi. Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.

“DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau,” yakin Intan.

Terakhir, Intan juga minta Pemda dan stakeholder terkait pembangunan perumahan mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah melalui kemudahan perizinan.

"Peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia," dia menutup.